cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Winjaya
Contact Email
jurnalhukumunissula@gmail.com
Phone
+6281325035773
Journal Mail Official
jurnalhukumunissula@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Central Java, Indonesia, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL HUKUM
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 14122723     EISSN : 27236668     DOI : http://dx.doi.org/10.26532/jh
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum" : 7 Documents clear
Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kedaulatan Hatta Muhtar Said
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.328

Abstract

Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menimbulkan kerugian yang besar bagi rakyat Indonesia, hal ini disebabkan adanya sistem kontrak karya bagi hasil terhadap ekploitasi pertambangan Indonesia. Berlakunya sistem kontrak karya tersebut telah mengikis arti kedaulatan Indonesia. Kedaulatan ekonomi yang dicetuskan Hatta pada saat perumusan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa semua sumber daya alam Indonesia harus dikelola oleh rakyat Indonesia sendiri. Meskipun dalam pengelolaannya tidak melarang keikutsertaan investor asing untuk membantu, namun dengan penggunaan sistem kontrak karya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia tersebut seharusnya tidak memposisikan Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam memiliki kedudukan yang sama dengan investor asing. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sedikit memberikan angin segar untuk memulihkan kedaulatan ekonomi yang digagas oleh Hatta, karena dalam undang-undang ini mengubah cara-cara berbisnis. Sebelum berlakunya undang-undang ini, Indonesia masih menggunakan sistem kontrak kerja, tetapi setelah undang-undang ini berlaku sistem kontrak kerja di hilangkan dan beralih menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam IUP ini mewajibkan pengusaha atau perusahaan yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia harus mengikuti dan tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh negara. Kata Kunci: Mineral dan Batubara, Kedaulatan, Hatta.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pers Ira Alia Maerani
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.329

Abstract

 Abad millenium ketiga salah satunya ditandai dengan desakan tumbuhnya kebebasan pers seiring dengan maraknya media pers yang mengikuti laju arus reformasi. Agar kebebasan pers berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu diatur dalam sebuah aturan yang tidak mereduksi kebebasan pers itu sendiri. Sehingga pers tumbuh dan berkembang sesuai peran yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam tulisan ini akan diangkat bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pers saat ini, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pokok permasalah kedua yang dikaji adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pers yang akan datang selaku ius constituendum. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan Konsep KUHP Tahun 2012 sebagai acuan.Kata kunci: Kebijakan, hukum pidana, penanggulangan tindak pidana pers.
Peranan Gate Keeper dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pengembalian Aset Kejahatan Hasil Korupsi) Hery Firmansyah
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.330

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah topik yang hangat untuk dibicarakan dalam kajian hukum pidana dan ekonomi dalam beberapa waktu belakangan ini. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kegiatan kejahatan menyaring “uang kotor” melalui serangkaian transaksi, sehingga para pelaku kejahatan pencucian uang dapat mengaburkan asal usul harta kekayaan dari suatu kejahatan kedalam suatu tindakan yang sah secara hukum. Kita tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian terhadap situasi tersebut dengan cara memperkuat sistem antitindak pidana pencucian uang dalam hal mencegah pelaku tindak pidana pencucian uang menikmati hasil kejahatannya. Fokus lain dalam hal skema tindak pidana pencucian uang adalah penggunaan “gate keeper” dalam lingkup jasa profesional seperti: pengacara, penasihat keuangan, dan akuntan. Hal ini juga menjadi kerja tambahan bagi pemerintah saat ini untuk melanjutkan upaya pengembangan kerjasama internasional dalam upaya melawan kejahatan pencucian uang. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Pertama, Mengapa gate keeper memegang peranan penting dalam pemberantasan kejahatan money laundry? Kedua, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran Gate Keeper dalam pengembalian aset kejahatan money laundry? Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah Pertama, Gate Keeper dapat digunakan sebagai upaya untuk melacak keberadaan dan menarik kembali harta-harta negara yang dibawa kabur oleh koruptor. Khususnya dalam tahap layering di dalam TPPU gate keeper sangat berperan. Kedua, Memberikan perluasan pada definisi pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, merupakan salah satu langkah awal yang dapat memperkecil peluang terjadinya pengaburan asal usul harta kekayaan yang berasal dari suatu kejahatan yang ingin dinikmati oleh pelaku.  Hal lain yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kerjasama dengan negara lain, seperti dengan bantuan hukum timbal balik (dengan sebelumnya melakukan upaya asset tracing).Kata kunci: tindak pidana pencucian uang, gate keeper, uang kotorPeranan Gate Keeper dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pengembalian Aset Kejahatan Hasil Korupsi)
The Social Reaction for The Effort of Crime Prevention (In The Short Analizing) Faisol Azhari
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.331

Abstract

          Really, talking about the problem of the social reaction  for the crime and offenders in the development of criminology science are so important. Therefore in analizing for that case and  how to solve about crime  the criminology science isn’t limmited about the background of crime only or law.       The crime prevention is also explained by Criminology. Therefore Criminology is also include the study of the social reaction against crime. Edwin H Sutherland and Cressey said that the crime prevention or the social reaction against crime include within criminology. And really, accordance with the development of criminology science it needs the other sciences to support it in analizing  for crime and crime causation such as the anthropology science phsichology science sociology criminal science etc. There are several approaches analizing about the crime and the effort of crime prevention.Keywords: The crime prevention, The social reaction against crime 
Penyelesaian Hubungan Industrial dalam Perspektif Sosiologi Hukum Muhamad Hasan Muaziz
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.332

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan salah satu faktor penghambat bagi terciptanya suatu hubungan yang harmonis dalam dunia ketenagakerjaan. Hubungan industrial sendiri terbentuk antara pekerja dan pengusaha dalam memproduksi barang maupun jasa. Terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul terkait permasalahan perselisihan hubungan industrial yaitu bagaimana menciptakan hubungan industrial yang harmonis.Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yaitu dengan cara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Namun hal yang paling tepat untuk menjaga stabilitas hubungan antar pekerja dan pengusaha serta pemerintah adalah dengan menjaga hubungan industrial yang harmonis.Kata kunci: Perselisihan, Hubungan Industrial, Perspektif Sosiologi Hukum
Urgensi Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Sanksi Pemilu di Indonesia Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.327

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan memainkan peran penuh dalam menjaga nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugas MK  diposisikan sebagai: (1) pengawal konstitusi (the guardian of konstitusi), (2) interpreter akhir konstitusi (penafsir akhir konstitusi), (3) pengawal demokrasi (the guardian demokrasi), (4) perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (pelindung hak-hak konstitusional warga negara), dan (5) hak perlindungan hak asasi manusia (pelindung hak asasi manusia). Sejak 13 Agustus 2003 sampai dengan 2009, setidaknya MK telah mengadili sengketa hasil pemilihan umum (Perselisihan hasil pemilihan umum) jumlah 45 kasus yang terdiri dari 274 kasus pemilu 2004 dan 71 kasus yang terdiri dari Pemilu 2009 dari 657 kasus, dan 27 kasus sengketa pemilu kepala daerah (perselisihan kepala hasil pilkada). Mahkamah Konstitusi juga menerima permohonan sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan 2009 masing-masing satu kasus. Jadi, Mahkamah Konstitusi adalah palang pintu hukum dalam menyelesaikan konflik pemilu dengan orientasi dasar hukum dan menjalankan demokrasi yang muncul di negara Indonesia dengan sanksi hukum bagi pelanggar UU Pemilu.
Perdebatan “Suara Perempuan” dalam Tatanan Moralitas Hukum: Tanggapan untuk Bernard L. Tanya Rian Adhivira Prabowo
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.333

Abstract

Tahap moralitas Lawrence Kohlberg dan penggunaanya dalam Hukum Progresif sebagaimana diungkapkan oleh Bernard L. Tanya perlu untuk dieksplorasi lebih dalam. Penggunaan tahapan moral tersebut melupakan satu pertanyaan besar bahwa suara perempuan dalam tatanan moral Kohlberg akan kesulitan dalam mencapai fase ketiga, yaitu fase awal dalam tingkat kedua moral konvensional. Tatanan moralitas yang hierarkis tersebut dapat digunakan dalam tatanan moralitas hukum beresiko membuat hukum sedari awal telah bersifat hierarkis, yaitu maskulin. Rekonstruksi pola berpikir mengenai tatanan moralitas hukum yang timpang tersebut kemudian mutlak diperlukan. Paper ini mengeksplorasi lebih jauh perdebatan moralitas Kohlberg untuk kemudian mengelaborasikannya dengan kebutuhan empiris suara perempuan dalam penegakan hukum.Kata Kunci: Etika Kepedulian, Etika Keadilan, Suara Perempuan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 1 (2023): Jurnal Hukum Vol 38, No 2 (2022): Jurnal Hukum Vol 38, No 1 (2022): Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum Vol 36, No 2 (2020): Jurnal Hukum Vol 36, No 1 (2020): Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum Vol 35, No 1 (2019): Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum Vol 30, No 2 (2014): Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012 Vol 26, No 2 (2011): Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2, Edisi Agustus 2011 Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011 Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum More Issue